Ketua Umum Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI), mendesak PSSI untuk menyuarakan keberatan secara resmi ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) pasca-penetapan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putran empat.
“PSSI harus meminta penjelasan terbuka dan logis mengenai alasan pemilihan tuan rumah yang sama secara berulang. Karena sampai saat ini belum ada penjelasan tertulis dari mereka mengapa memilih Qatar dan Arab Saudi,” ucap Indro dalam keterangan tertulis kepada Inilah.com, Sabtu (14/6/2025).
Di samping itu, Indro juga mendorong adanya kolaborasi regional dengan negara-negara lain yang juga menyatakan keberatan, agar suara protes lebih kuat dan memiliki daya tawar.
Sebagai pengingat saja, sebelum pengumuman resmi dimuat AFC pada Jumat kemarin, negara-negara seperti Irak, Oman hingga Uni Emirat Arab (UEA) juga telah menyuarakan keberatan, bahkan melayangkan surat resmi kepada AFC.
“Sepak bola bukan hanya milik negara-negara besar atau kaya, tapi milik semua. Kami tidak ingin melihat timnas kita dirugikan karena keputusan-keputusan yang tidak berpihak kepada keadilan kompetisi,” kata dia.
“Kami percaya, jika PSSI bersikap aktif dan berani, maka suporter akan berdiri di belakangnya, siap mendukung demi marwah dan kepentingan sepak bola Indonesia,” ujar Indro lagi.
Keputusan AFC untuk kembali menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang menuai polemik. Meski sudah diperkirakan sejak awal, keputusan ini tetap meninggalkan tanda tanya besar, terutama soal transparansi proses penunjukan.
Bahkan dengan surat resmi yang dilayangkan sejumlah negara peserta, AFC tetap tidak bergeming. Semua keberatan itu sama sekali tidak diindahkan.
“AFC tetap bersikukuh dengan keputusan yang oleh sebagian kalangan dinilai ‘keras kepala’ dan sarat kepentingan,” ucap Indro.
Tidak ada penjelasan terbuka mengenai dasar pemilihan Qatar dan Arab Saudi, baik dari segi teknis, logistik, maupun netralitas. Ketertutupan ini memicu spekulasi tentang adanya pengaruh kekuatan politik dan finansial dalam pengambilan keputusan tersebut.
Padahal, kompetisi seharusnya berjalan di atas prinsip keadilan dan kesetaraan kesempatan bagi semua negara peserta. Penunjukan tuan rumah yang cenderung berulang pada negara tertentu tentu bisa mengganggu rasa keadilan dalam kompetisi, terlebih jika tak ada mekanisme penjelasan yang terbuka kepada publik.