Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai langkah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merangkap jabatan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) periode 2025–2030 bukan sekadar kebijakan teknis sementara.
Menurutnya, kebijakan ini potensial menyimpan pesan politik kuat sekaligus menjadi sinyal evaluasi terhadap posisi Hasto Kristiyanto.
“Rangkap jabatan ini juga tak bisa dianggap remeh atau sekadar teknis sementara,” kata Efriza saat dihubungi inilah.com, Minggu (3/8/2025).
Efriza mengatakan, secara formal pengambilalihan tugas Sekjen oleh Megawati bisa dimaknai sebagai langkah sementara menyusul proses pemulihan dan perenungan Hasto setelah menjalani persidangan dan menerima amnesti.
Namun, ia menyebut, langkah ini juga membuka ruang tafsir bahwa PDIP sedang melakukan konsolidasi internal dan mengkaji ulang urgensi keberlanjutan kepemimpinan Hasto sebagai Sekjen.
“Megawati selama ini dikenal sangat selektif dalam memilih pembantu dirinya utamanya Sekjen,” ujarnya.
Menurutnya, kepemimpinan Hasto selama ini dianggap belum memuaskan, ditandai perolehan suara partai yang menurun dan munculnya sorotan publik terkait proses demokrasi internal menyangkut perilaku korupsi dalam pergantian caleg.
Kondisi ini semakin kompleks seiring adanya kekhawatiran sejumlah kader bahwa bila Hasto kembali menjabat dua periode sebagai Sekjen, kondisi partai bisa merosot lebih jauh pada Pemilu 2029.
“Hal tak wajar, Megawati mengambil alih langsung urusan struktural partai, jika Megawati turun langsung sebagai Sekjen, itu menandakan bahwa ada hal serius yang sedang coba dibenahi,” tutur Efriza.
Ia menyebutkan, rangkap jabatan ini juga bisa menjadi bagian dari kalkulasi PDIP dalam menyikapi pemerintahan baru Prabowo-Gibran, apalagi partai telah menyatakan posisi mendukung pemerintahan tersebut.
Dalam konteks itu, sikap politik Hasto yang selama ini dikenal kritis terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya, kini juga tengah dicermati ulang.
“Diperlukan pembelajaran dan juga meminta kepastian seperti apa sikap Hasto secara personal terhadap pemerintahan Prabowo, juga terhadap hubungan dirinya dengan Jokowi dan keluarganya,” ungkapnya.
Menurutnya, dinamika internal PDIP masih terbelah antara kubu yang ingin menjadi pendukung pemerintah yang konsisten dan kubu yang ingin menjadi mitra kritis.
“Jadi, meskipun diklaim bersifat sementara, tidak menutup kemungkinan ini menjadi bagian dari skenario jangka menengah PDIP untuk mengatur ulang posisi struktural dan arah komunikasi politik partai,” katanya.
Megawati sebelumnya secara resmi mengumumkan sekaligus melantik 37 pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDIP periode 2025–2030 dalam Kongres PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025). Dalam kesempatan itu, ia menyatakan diri tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.
“Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” kata Megawati.
“Bersedia!” jawab para pengurus serentak.