Gelombang pemblokiran gim daring Roblox terus meluas di dunia. Setelah Tiongkok, Turki, Oman, hingga Qatar dan Kuwait resmi menutup akses ke platform populer itu, pemerintah Indonesia justru masih sebatas memberi peringatan.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya telah bertemu dengan perwakilan Roblox Asia Pasifik.
Dalam pertemuan itu, pemerintah hanya meminta perusahaan melakukan pembenahan sistem, membatasi komunikasi antar pengguna anak, menyaring konten buatan pemain yang vulgar, serta memperjelas kontrol orang tua.
“Kami sudah menyampaikan beberapa hal. Kami akan pantau perbaikan secara berkala, sebelum memutuskan langkah selanjutnya,” kata Meutya di Jakarta Pusat, Kamis (14/8).
Negara Lain Sudah Tegas
Langkah Komdigi ini kontras dengan sikap sejumlah negara lain yang langsung mengambil tindakan tegas.
Qatar dan Kuwait misalnya, dalam pekan ini resmi memblokir Roblox setelah menerima banyak laporan dari orang tua dan lembaga perlindungan anak. Kedua negara menilai Roblox berbahaya karena membuka ruang komunikasi bebas antara anak-anak dengan orang asing, termasuk potensi predator seksual.
Sebelumnya, Tiongkok dan Turki juga sudah melarang Roblox beroperasi, dengan alasan yang sama: melindungi generasi muda dari konten kekerasan, perilaku menyimpang, dan interaksi daring yang tidak layak.
Sikap Ambivalen Pemerintah RI
Di Indonesia, desakan pemblokiran semakin kuat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sudah mengimbau siswa untuk tidak memainkan Roblox karena sarat kekerasan. Sementara, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tidak menutup kemungkinan memblokir gim itu jika terbukti memengaruhi perilaku anak.
Namun, Komdigi terlihat ambivalen. Meski sebelumnya pernah tegas memblokir sejumlah aplikasi asing seperti Worldcoin, PayPal, Steam, dan Epic Games, kali ini pemerintah hanya sebatas memberi “warning” kepada Roblox.
“Roblox harus buka kantor perwakilan di Indonesia dan patuh pada regulasi, termasuk PP Tunas 2025 dan sistem SAMAN. Kalau tidak, baru kami pertimbangkan langkah pemblokiran,” ujar Meutya.
Kritik terhadap Komdigi
Sikap ragu-ragu ini menuai kritik dari pengamat digital. Mereka menilai pemerintah terlalu lunak menghadapi platform asing yang sudah jelas mengandung risiko terhadap anak.
Padahal, data KPAI menunjukkan kasus kekerasan seksual daring terhadap anak terus meningkat, salah satunya berawal dari Roblox.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendukung pelarangan permainan Roblox untuk anak-anak. Ia menyoroti fenomena anak sekarang yang menghabiskan waktu minimal 4 jam untuk menggunakan aplikasi game online.
“Kami di Komisi X sangat setuju, karena berdasarkan data bahwa 65 persen dari anak-anak kita hari ini, terutama yang usia sekolah, menghabiskan waktunya minimal 4 jam untuk main game. Nah, ini tentu menjadi situasi yang tidak baik, situasi yang kurang tepat yang dilakukan oleh anak-anak kita,” kata Lalu kepada wartawan, Rabu (6/8/2025).
Hingga kini, Roblox masih bisa diakses secara bebas di Indonesia. Pemerintah baru akan memutuskan nasib platform tersebut setelah satu hingga dua bulan evaluasi ke depan.