Pengamat politik yang juga CEO sekaligus Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai unjuk rasa rusuh di Pati, Jawa Tengah, menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 250 persen yang berujung pembentukan Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo oleh DPRD menjadi peringatan keras bagi pejabat yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Peristiwa Pati itu bisa menjadi alarm sosial agar pejabat atau siapapun mereka, kalau tidak membantu rakyat, minimal jangan susahkan rakyat, karena rakyat ini kan hanya minta sederhana, jangan ada kebijakan yang menyesengsarakan mereka, kalau makan mereka bisa cari sendiri, keamanan bisa cari sendiri, tapi kalau hilang trust building rakyat, susah sebenarnya memulihkan kepercayaan rakyat itu,” kata Pangi kepada Inilah.com di Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Menurut Pangi, demonstrasi rusuh di Pati juga bisa berpotensi meluas diikuti oleh daerah-daerah lain bila kebijakan kepala daerahnya tidak pro rakyat.
“Yang jelas kalau berkuasa atau menjabat jangan sewenang-wenang, kekuasaan itu nngak boleh absolut, kekuasaan itu harus dipakai untuk membantu mengatasi masalah yang sehari-hari dihadapi rakyat,” ujar Pangi.
Mengenai adanya tudingan bahwa unjuk rasa rusuh di Pati ada yang menunggangi, Pangi menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar karena setiap ada momentum peristiwa politik tentu selalu ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan.
“Kalau ada yang tunggang-menunganggi, saya pikir itu wajar, karena diberikan dan dibukakan pintu masuknya,” tutur Pangi.
“Jadi dalam politik itu mazhab saya tidak ada yang alamiah, selalu ada aktor, selalu ada cukong, selalu ada arsitekturnya, dalam peristiwa politik selalu ada yang mendesain,” tambah dia.
Namun, sambung Pangi menekankan, kalau pemimpin dicintai rakyatnya maka bagaimana pun tekanan politik tetap sulit dijatuhkan atau ditunganggi. “Semua kembali pada kekuatan politik bupatinya atau kepala daerahnya,” tegasnya.