Seluruh partai politik tengah menyimulasikan formulasi UU Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pihaknya akan membahas usai masa reses selesai.
“Nah, pembahasan-pembahasan mengenai undang-undang Pemilu, Masing-masing partai sedang melakukan simulasi. Nanti setelah reses masuk, kita akan menyinergikan di komisi II tentunya,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).
Ia menyebut, hal ini juga sempat menjadi titipan pesan Presiden Prabowo Subianto terhadap Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu. Pesan itu disampaikan Dasco saat bertemu dengan Megawati, Puan Maharani hingga Prananda Prabowo bersama Mensesneg Prasetyo Hadi.
“Pertama adalah ucapan selamat kongres. Karena memang PDIP tidak mengundang pihak luar, termasuk para-para Ketua Umum. Sehingga dalam pada kesempatan itu, Pak Prabowo sebagai Ketua Umum menitipkan pesan selamat kongres dan beberapa hal yang terkait dengan masalah undang-undang pemilu,” tuturnya.
Hal itu didukung politikus Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin, yang mendorong agar DPR segera membahas revisi Undang-Undang Pemilu menyusul polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal.
Zulfikar menerangkan, DPR sudah lama memutuskan dalam Prolegnasnya untuk menginisiasi perubahan UU Pemilu, UU Pilkada, UU Pemerintah Daerah, dan banyak lagi lainnya.
“Mari kita jadikan putusan nomor 135 ini jadi momentum untuk kita segera menyusun UU Pemilu yang memang kita putuskan itu kita inisiasi berubah. Biarlah semua perdebatan itu kita tumpahkan, kita ramu di penyusunan itu termasuk nanti di pembahasan” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).
Di satu sisi, ia mengaku belum ada lagi pertemuan antarfraksi maupun komisi II dengan pimpinan untuk membahas tindak lanjut putusan Mk tersebut.
“Saya enggak tahu, pertemuan pimpinan Komisi II, Komisi III, Baleg, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, sudah, terakhir itu,” kata pria yang juga Wakil Ketua Komisi II ini.