Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengomentari pernyataan kadernya, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin yang menyebut sulit untuk mencari uang halal sebagai anggota DPR.
Dia tak sepenuhnya sepakat, namun ia mengatakan, seorang pejabat publik tentu bisa mencari penghasilan lain diluar jabatannya, sepanjang tak melanggar aturan.
“Ya memang pejabat publik pasti ada batasannya. Tetapi tidak menghalangi untuk berusaha mencari uang melalui usaha, dengan catatan tidak menjadikan jabatannya sebagai alat untuk mendapatkan uang,” ungkap Sarmuji kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Terkait pernyataan Arse yang sempat menghebohkan publik tersebut, Sarmuji menyebut hal tersebut diungkapkan dalam diskusi yang membahas mengenai dana untuk partai politik. Dia meminta tak dipahami sepotong-sepotong.
“Selama ini partai tidak diijinkan berbisnis, partai juga nggak mudah untuk bisa mendapatkan bantuan suka rela baik dari pribadi maupun dari korporasi. Di sisi lain, banpol dari pemerintah masih kecil. Jadi kita mesti meletakkan sesuai konteks pembicaraan,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin mengakui sulit mendapat uang halal sebagai politikus atau anggota DPR RI. Secara pribadi, ia mengaku dirinya tak selalu berterus terang kepada keluarga soal asal uang yang ia dapatkan.
“Jangankan di organisasi, di keluarga saja, saya pun ya enggak semuanya terus terang soal duit itu. Dari mana dapatnya gitu ya, yang penting istri sama anak tercukupi. Hanya kita bisa pastikan cara mendapatkannya itu berusaha betul halalan toyyiban,” ucap Arse dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan ICW, Senin (11/8/2025).
“Walaupun itu sulit, sulit, sulit, sulit dalam mungkin kehidupan dunia, tapi ya kita tetap berusaha untuk tetap bertanggung jawab,” sambungnya.
Meski begitu, Arse menyebutkan perilaku korup tak hanya berlaku bagi politikus, melainkan terjadi di hampir semua sektor kehidupan. Dia mengaku banyak belajar sejak menjadi aktivis organisasi selama menjadi mahasiswa dan mendapati pertanggungjawaban keuangan yang tidak pernah beres. “Itu kita bawa sampai kita bekerja itu,” ungkapnya.
Sebagai anggota DPR dua periode, ia mengaku sebagian besar uang yang ia terima untuk mencalonkan diri, merupakan bantuan dari berbagai pihak. Bahkan, dirinya menyebut memiliki pinjaman yang harus ia kembalikan.
“Selama ini saya, terpilih dua periode ini dapat duitnya ini ya dapat bantuan, dari sana sini. Bahkan saya ada pinjaman yang harus saya kembalikan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mendukung usul penambahan sumber pendanaan partai politik dari masyarakat, selain dari negara maupun korporasi. Menurutnya, cara itu saat ini sudah dilakukan di sejumlah negara Eropa, seperti Italia, Jerman, Portugal, Swedia, Inggris hingga Australia.