Soal Kejelasan Status IKN, Bahlil Akui Pembangunan tak Bisa Cepat

Soal Kejelasan Status IKN, Bahlil Akui Pembangunan tak Bisa Cepat

Reyhaanah Medium.jpeg

Kamis, 24 Juli 2025 – 00:11 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah)

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi status pemindahan ibu kota Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sampai saat ini belum ada kejelasan pasti. Ia menyebut, pembangunan kota memang tak bisa dalam jangka waktu cepat.

“Yang namanya membangun suatu kota negara itu kan tidak secepat dan tidak waktu yang 5 tahun. Perencanaan itu saja yang dijalankan ya,” ujar Bahlil kepada wartawan di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).

Menurutnya dalam setiap pembangunan membutuhkan waktu dan semua telah direncanakan sejak awal. Untuk pembangunan IKN, diakuinya sudah melalui tahapan dan semua telah dijalankan oleh pemerintah.

Di satu sisi, Bahlil juga tak mempermasalahkan usulan dari Partai NasDem yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar berkantor di IKN.

“Kita silakan saja, namanya saja usulan kan semuanya boleh mengusulkan, namanya usulan semuanya bisa. Pak Presiden kan orangnya demokratis, dan akan dilihat mana yang terbaik untuk rakyat bangsa dan negara,” jelas Bahlil.

Ia mengaku partai pohon beringin itu akan mendukung apapun yang diputuskan nantinya oleh pemerintah.

“Kalau Golkar, kita kan partai pendukung pemerintah, apa yang diputuskan oleh pemerintah, ya kita dukung,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Partai NasDem mendorong pemerintah untuk memoratorium rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim), karena infrastrukturnya masih belum siap.

Namun jika pemerintah tetap memaksakan pemindahan tersebut, makan IKN di Kaltim harus segera diisi dengan kegiatan pemerintahan. NasDem justru menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pindah dan berkantor di IKN Kaltim.

“Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun,” ujar Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

Menurutnya, selain Wapres Gibran, sejumlah kemeterian lain juga sudah harus mulai melakukan aktivitasnya untuk menunjang tugas wapres di IKN, Kaltim.
 

Topik
Komentar

Komentar