Selasa, 22 Juli 2025 – 22:20 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan usai menyampaikan laporan nota keuangan dan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (22/7/2025).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan draf akhir nota keuangan dan RAPBN 2026 kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025). Pertemuan ini digelar menjelang momen penting: penyampaian RAPBN ke DPR pada 15 Agustus mendatang.
Sri Mulyani menjelaskan laporan yang disampaikan mencakup penyelarasan antara penyusunan anggaran dan program-program prioritas pemerintah. Hal ini penting mengingat Prabowo akan membacakan langsung nota keuangan dan RUU APBN 2026 di hadapan DPR.
“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan nota keuangan dan RAPBN 2026,” kata Sri Mulyani kepada wartawan.
Bendahara negara ini juga menjelaskan laporan itu mencakup asumsi makro dan arah belanja negara, terutama program-program unggulan seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, layanan kesehatan gratis, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan daerah dan irigasi.
Tak ketinggalan, sektor pendidikan juga jadi sorotan, termasuk madrasah, sekolah digital, hingga inovasi dari Kemendikbud dan Kemenristek.
Sri Mulyani menyebut Prabowo memberi arahan agar penerimaan negara bisa dimaksimalkan, dan belanja difokuskan ke program yang berdampak langsung. Di saat yang sama, defisit fiskal tetap dijaga agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi.
“Dalam hal ini, kami sampaikan juga range defisit ke Presiden, dan beliau berharap agar tetap menjaga kepercayaan pasar, menopang pertumbuhan, dan menjalankan peran countercyclical APBN,” ujarnya.
Selain RAPBN 2026, Sri Mulyani juga membahas pelaksanaan anggaran 2025 yang berjalan dan RUU terkait APBN 2024 yang sedang dibahas di DPR.
Ia menyampaikan outlook defisit 2025 diperkirakan mencapai 2,78 persen dari PDB, sebagai konsekuensi dari kebijakan belanja dan penerimaan negara tahun ini.
“Sesuai dengan pembahasan dengan DPR, kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78 persen dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara,” tuturnya.