Terkait semakin serunya politik di kalangan capres dan cawapres, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani punya pesan khusus. Bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus bisa tembus 7 persen. Jika serius mengantarkan Indonesia menjadi negara maju.
Kata Sri Muluyani, ekonomi tumbuh 6 hingga 7 persen, adalah syarat utama bagi Indonesia untuk naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country), atau negara maju pada 2045. Namun jika perekonomian hanya tumbuh 5 persen, jangan berharap banyak.
“Perlu reformasi struktural, semuanya harus kerja keras. Menaikkan pertumbuhan ekonomi 1 sampai 2 persen, benar-benar memerlukan reformasi struktural,” kata Sri Mulyani dalam Public Lecture Indonesia Project and The Australian National University (ANU) di Canberra, Australia, dikutip Rabu (13/12/2023).
Namun demikian, kata dia, banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai target tersebut, mulai dari terjadinya krisis keuangan global, inflasi tinggi, geopolitik, hingga perubahan iklim.
Maka dari itu untuk mencapai pertumbuhan 6 hingga 7 persen diperlukan pula kombinasi kebijakan fiskal, sehingga tidak boleh hanya berasal dari sumber daya pemerintah. Pasalnya, Indonesia tidak bisa memiliki pertumbuhan yang tinggi tetapi dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang juga tinggi. “Ini tidak akan berkelanjutan. Mungkin baik-baik saja dalam jangka pendek, namun tidak baik dalam jangka menengah,” ucap dia.
Hingga saat ini, Menkeu menuturkan, APBN telah berperan penting sebagai peredam kejut (shock absorber), menjaga stabilitas nasional, hingga mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid.
Ke depan, APBN akan terus hadir melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi, terutama dalam merespons berbagai ketidakpastian perekonomian global. Dengan begitu, APBN tetap digunakan untuk memberikan layanan dasar, seperti imunisasi dan vaksinasi kepada seluruh anak di Indonesia hingga daerah terpencil.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus melanjutkan komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui anggaran pendidikan yang dialokasikan minimal 20 persen dari APBN. Selain itu, APBN juga membantu masyarakat yang paling rentan agar tidak terdampak berbagai guncangan melalui jaring pengaman sosial.
Di sisi lain, kebutuhan membangun infrastruktur juga menjadi sangat penting untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Untuk mendukung hal tersebut, kombinasi kebijakan fiskal dan keterlibatan sektor swasta menjadi penting untuk dilakukan.
“Beberapa infrastruktur dapat dibangun oleh sektor swasta. Jadi benar-benar harus menjalin kemitraan antara pemerintah dengan swasta,” ujar Sri Mulyani.
Oleh karena itu, lanjut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, alat fiskal kini juga mengembangkan instrumen untuk mengurangi risiko atau memberikan jaminan bagi sektor swasta untuk terlibat, namun tetap dengan meminimalkan risiko moral (moral hazard).