Sudah Ada Perintah Prabowo, DPR Minta Aparat Penegak Hukum ‘Gercep’ Usut Beras Oplosan

Pedagang di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menunjukkan beras pandan wangi di telapak tangannya. (Foto: Inilah.com)

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan meminta aparat hukum untuk segera menindak tegas para perusahaan besar beras yang terlibat kasus dugaan pengoplosan. Langkah ini mesti segera dilakukan terlebih sudah ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden juga sudah secara tegas meminta hal ini ditindak dengan tegas sehingga masyarakat tidak menduga-duga, apakah beras yang dikonsumsi saat ini oplosan atau tidak, hal ini untuk menjaga trust konsumen terhadap beras yang beredar di pasaran,” ucap Daniel kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga harusnya sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Polri, untuk menindaklanjuti hasil temuan terkait dengan beras oplosan.

“Namun demikian pengungkapan harus dilakukan dengan hati-hati hal ini agar tidak menimbulkan gaduh di pasar, jangan sampai beras kita jadi langka dan akan merugikan konsumen juga,” kata dia.

Dirinya sangat mendukung agar segera dilakukan penindakan, siapa pelaku utama dibalik beras oplosan ini. Juga antisipasi terhadap produk pangan lainnya, agar tidak ada oplosan yang tentu merugikan petani dan konsumen.

“Satgas Pangan harus bekerja lebih keras dan lebih canggih, karena pelaku kejahatan melihat peluang kelengahan kita dalam beroperasi sehingga harus lebih sigap, lebih canggih, dan penindakan lebih tegas sehingga menimbulkan efek jera, agar tidak ada lagi yang coba-coba melakukan tindakan yang sama,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti dugaan praktik curang pengoplosan beras yang dilakukan sejumlah perusahaan besar dalam distribusi beras.

“Oplosannya beras yang kualitas premium digabung sama kualitas medium, setelah itu dijual harga premium. Dan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, ada yang perusahaan-perusahaan besar,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025).

Sayangnya, Tito tidak menyebutkan nama perusahaan mana saja yang terlibat. Tetapi ia menegaskan, praktik semacam ini sangat merugikan masyarakat, apalagi di tengah stok beras yang sebenarnya cukup melimpah. Ia menyebut, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog saat ini, telah menyentuh angka 4,2 juta ton.

“Bayangkan, rakyat yang harusnya ditolong dengan pangan saat ini yang berlimpah, tapi harganya naik, karena praktik oplosan (dengan) menaikkan harga premium, kemudian jumlahnya juga dikurangi dan ini membuat beban rakyat lebih tinggi,” tegasnya.

Tito juga menyampaikan hasil temuan dari Kementerian Pertanian (Kementan), yang mengindikasikan adanya persoalan serius dalam distribusi pasca panen. Meskipun produksi padi meningkat, distribusi justru terganggu oleh ulah oknum pelaku usaha.

Menurutnya, ada dua pola kecurangan yang dilakukan. Pertama, pengurangan isi kemasan yang tidak sesuai label. Modus ini juga sempat diungkap oleh Presiden Prabowo Subianto saat acara peluncuran kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah.

“Misalnya (beras) 5 kg, pembeli kan kadang-kadang enggak ngecek (ternyata) isinya 4,5 kg. Bayangkan setengah kilonya dikorupsi istilahnya, digelapkan, itu yang kata Pak Presiden kemarin, ini penipuan. Itu, setengah kilo per kantong, kali sekian berapa juta kantong,” tuturnya.

Modus kedua, lanjutnya, adalah mencampur beras medium dan premium lalu menjualnya sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Di sisi lain, Tito juga menyoroti permasalahan distribusi yang turut memicu lonjakan harga, terutama di wilayah-wilayah timur Indonesia seperti zona 3.

Misalnya saja harga beras di Kabupaten Intan Jaya bahkan telah mencapai Rp54.772 per kg. Ironisnya, kenaikan harga juga terjadi di wilayah yang dekat dengan sentra produksi, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara.

Tito menekankan, harga beras saat ini menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo, mengingat beras merupakan kebutuhan pokok utama rakyat Indonesia, selain bahan bakar minyak.

Topik