Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, persoalan Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum menyepakati nama calon kepala daerah di tiga provinsi strategis, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Barat (Jabar) tidak ada kaitannya dengan penyusunan kabinet mendatang.
“Saya tidak pernah mendengarkan itu saya langsung dari siapapun, apalagi dari bapak Prabowo Subianto,” kata AHY di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
Ia menerangkan bahwa semua partai politik yang tergabung di KIM saat ini masih fokus membahas langkah-langkah bersama di pemerintahan yang akan datang.
Menurutnya, situasi terkini sudah memasuki fase penting dalam mempersiapkan Plkada 2024 ini. AHY menekankan, KIM punya semangat yang seirama mencari kandidat-kandidat yang bisa diusung bersama-sama.
Akan tetapi, sambung AHY, tak mudah membahas sosok yang dinilai memiliki kans kemenangan paling tinggi bagi partai politiknya masing-masing.
“Karena memang sering kali peta pilkada itu sudah sudah terbentuk, konstelasi pilkada sudah terbentuk bahkan sebelum pemilu, sebelum pilpres, jadi tidak sesederhana mentranslasikan hasil atau komposisi pilpres dengan pilkada,” kata AHY.
AHY juga menjelaskan, Demokrat dan partai lain di KIM sampai saat ini masih menghormati dan menghargai proses dinamika yang ada, sehingga tidak mau terburu-buru dalam menentukan sosok yang akan diusung bersama.
“Memang sampai dengan hari ini, khusus untuk DKI Jakarta, Jabar dan Jateng masih terus kita godok, kita terus survei, karena segala update itu penting sebelum pada akhirnya demokrat mengambil keputusan, begitu pula partai-partai lain yang ada di jajaran KIM,” tuturnya.
Sementara soal penyusunan kabinetnya, AHY mengaku Demokrat tak ingin ikut campur lebih dalam. Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto.
“Saya rasa tidak ada menjadi tarik menarik kemudian ya, menjadi sangat korelatif antara apa yang terjadi di pilkada dengan pemerintah pusat lima tahun mendatang,” ucapnya.
Diketahui internal KIM nampak berbeda pandangan misalnya di Pilkada Jabar 2024. Golkar masih ingin menjagokan Ridwan Kamil untuk mendapatkan periode keduanya sebagai gubernur Jabar.
Sementara, Gerindra dan PAN ingin RK beralih medan pertempuran ke DKI Jakarta. Sebab, Gerindra dan PAN ingin menjagokan Dedi Mulyadi dan Bima Arya di Pilkada Jabar.