Pemerintah Australia mengambil langkah tegas dengan membatalkan visa seorang politisi sayap kanan Israel, Simcha Rothman. Pembatalan ini dilakukan menjelang jadwal kunjungannya ke Australia untuk menghadiri serangkaian acara.
Langkah pemerintah ini dinilai sebagai penegasan sikap keras Canberra terhadap narasi-narasi yang berpotensi memecah belah dan menyebarkan kebencian.
Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke mengonfirmasi pembatalan visa tersebut sekaligus melarang Rothman memasuki Australia selama tiga tahun. Menurut Burke, keputusan ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk menjaga perdamaian sosial di negaranya.
“Pemerintah kami bersikap tegas terhadap orang-orang yang ingin datang ke negara ini untuk menyebarkan perpecahan,” kata Burke dalam pernyataan resmi yang dikutip dari ABC News, Senin (18/8/2025).
Ia melanjutkan, Australia menolak kehadiran siapa pun yang datang dengan agenda kebencian. “Jika Anda datang ke Australia untuk menyebarkan pesan kebencian, kami tidak menginginkan Anda di sini,” tegas Burke.
Ia menambahkan bahwa di bawah pemerintahan Perdana Menteri saat ini, Australia berkomitmen menjadi negara di mana setiap warga dapat merasa aman dan nyaman.
Rothman, yang merupakan anggota Knesset (parlemen Israel) dari partai Zionisme Religius, sebuah partai sayap kanan ekstrem, dikenal karena pandangan-pandangannya yang kontroversial. Salah satu pandangan yang paling mencuat adalah dukungannya terhadap pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza.
Selain itu, ia juga pernah melontarkan pernyataan yang sangat provokatif, di mana ia menyebut anak-anak Palestina sebagai ‘musuh’. Pernyataan-pernyataan seperti ini secara luas dianggap sebagai ujaran kebencian yang merendahkan kemanusiaan.
Simcha Rothman, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Konstitusi, Hukum, dan Keadilan, merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut jadwal, Rothman sedianya akan berbicara dalam ‘tur solidaritas’ yang diselenggarakan oleh Asosiasi Yahudi Australia di Sydney pada Kamis (21/8/2025). Namun, agenda tersebut kini dipastikan batal menyusul kebijakan pemerintah Australia.
Keputusan Canberra ini juga sejalan dengan arah kebijakan luar negeri Australia yang lebih berani terkait isu Palestina. Rencananya, Australia akan memberikan pengakuan terhadap negara Palestina merdeka pada bulan depan dalam sidang Majelis Umum PBB. Langkah tersebut semakin memperjelas posisi Australia yang mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.
Pembatalan visa ini dianggap sebagai salah satu bentuk konkret dari komitmen Australia untuk tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang menyebarkan narasi-narasi ekstrem dan tidak mendukung perdamaian di kawasan tersebut.