Tak mau ketinggalan dengan Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) merencanakan aksi damai pada Minggu (1/6/2025).
Dengan isu yang sama dengan Partai Buruh yakni maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dalam konferensi pers secara daring, Ketua Umum KSPN, Ristandi mengatakan, sekitar 10 ribu pekerja akan menggelar unjuk rasa pada 1 Juni 2025. Aksinya diawali long march dari Gambir menuju ke Patung Kuda, berakhir di depan Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, diikuti sekitar 10.000 pekerja. Insha Allah, KSPN melaksanakan aksi nasional di depan istana di hari Minggu,” ujar Ristandi, Jakarta, Jumat (30/5/2025).
Ristandi bilang, salah satu tuntutan utama aksi buruh adalah meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap maraknya PHK, akhir-akhir ini. Sejak pandemi Covid-19, berita PHK selalu terdengar menyakitkan di kuping pekerja atau buruh.
Ristandi juga mempertanyakan data PHK yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang berbeda dengan data serikat buruh, bahkan BPJS Kesehatan.
“Ada beberapa versi data PHK yang berbeda. Ini memang unik. Data PHK dari awal Januari 2025 sampai April, apakah itu dari KSPN sendiri, kami kurang lebih sekitar 61.000 pekerja kena PHK. Ini data kami dari KSPN,” ungkapnya.
Sedangkan data dari pengusaha dalam hal ini Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), kata Ristandi, menyebut angka PHK mencapai 71.000 hingga 73.000 sejak Januari hingga April 2025. “Sementara Kemnaker merilis angka PHK hanya 26.000,” lanjut Ristandi.
Data yang disajikan BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025 juga berbeda dengan Menaker Yassierli. Di mana, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 52.000 pekerja menarik klaim jaminan hari tua (JHT) yang menjadi indikasi adanya PHK. Angka itu dua kali data PHK yang ditenteng Menaker Yassierli.
“Terlepas dari data-data yang berbeda, kami melihat banyak sekali perusahaan yang melakukan PHK. Alasannya efisiensi-lah. bahkan, ada yang pabriknya tutup tapi keberatan untuk diekspos,” tutur Ristandi.
Sebelumnya, Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengungkap rencana demo serentak di 300 kabupaten dan kota se-Indonesia, pada 10 Juni 2025. Isu yang diusung adalah maraknya PHK.
“KSPI dan KSP-PB siapkan aksi besar-besaran pada 10 Juni 2025. Serentak di lebih dari 300 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Untuk di Jakarta, aksi dipusatkan di depan Gedung DPR dan Istana Negara. Kami menuntut keadilan dan pembenahan total sistem ketenagakerjaan nasional,” lanjut Said Iqbal.
Selanjutnya dia membuka data Litbang Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB), mencatat adanya PHK di lebih dari 40 perusahaan, sepanjang Januari hingga Maret 2025. Jumlah pekerja atau buruh yang terkena PHK mencapai 60.000 orang.
“Namun, hanya dalam waktu sebulan, angkanya melonjak. Per April 2025, sedikitnya 80 perusahaan melakukan PHK, Jumlah buruh yang kena sekitar 70 ribuan. Meningkat dua kali lipat di empat bulan pertama 2025,” ungkapnya.
Dia pun menyindir data PHK yang diyakini Menaker Yassierli, angkanya cukup rendah. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR, beberapa waktu lalu, Menaker Yassierli menyebut angka PHK hanya 26 ribu pekerja sepanjang Januari hingga April 2025.