Pengamat perbankan, Moch. Amin Nurdin menilai usulan agar pemerintah mengambil alih 51 persen saham Bank Central Asia (BCA) buntut mencuatnya dugaan rekayasa akuisisi saham oleh Djarum Group, patut dipertimbangkan. Dugaan ini berawal dari skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) BCA yang kembali mengemuka.
“Saran ini patut dipertimbangkan, meskipun dampaknya akan ke mana-mana, karena pasti akan ada tuntutan asas keadilan untuk juga melihat penerima BLBI yang lain sebelum pemerintah bisa meminta perhitungan dengan BCA terhadap kasus yang sama,” kata Amin Nurdin kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Amin menegaskan, apabila hal ini bisa dilaksanakan, tentu saja akan dapat membantu Danantara Indonesia dalam memperkuat permodalan. Apalagi disebut-sebut, jika kasus ini diusut tuntas, maka aset senilai Rp700 triliun bisa masuk ke kas Danantara.
“Sebab, untuk memperbaiki BUMN yang jumlahnya cukup banyak diperlukan modal yang besar. Selain karena sebagian besar dari mereka merugi, biaya untuk melakukan transformasi organisasi, budaya, dan lain-lain juga tidak murah,” kata Amin.
“Apalagi, proses restrukturisasi dan penyatuan menjadi holding juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jadi, hal ini bisa dipertimbangkan dengan baik,” ujar dia menambahkan.
Lebih lanjut dia bilang, wacana DPR RI berencana memanggil KPK untuk mengusut persoalan ini juga bukan hal yang keliru, meskipun dasar hukumnya belum sepenuhnya jelas dan berpotensi menimbulkan dampak ke berbagai arah.
“Menurut saya, oke-oke saja. Namun, memang harus ada keputusan politik dan dukungan penuh pemerintah,” katanya lagi.
Semula, wacana agar pemerintah mengambil alih paksa saham BBCA digaungkan oleh Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro. Ide itu kemudian disambut oleh Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB Ahmad Iman Syukri.
Wacana pengambilalihan saham BCA oleh negara ini berkaitan dengan masa lalu Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada saat krisis 1998. Peristiwa itu bergulir hingga adanya pelepasan 51 persen saham oleh pemerintah yang saat itu dipimpin Megawati Soekarnoputri.
Belakangan, Anggota Komisi III DPR, Abdullah juga mendesak pemerintah menyelesaikan megaskandal BLBI-BCA secara tuntas. Termasuk membongkar dugaan permainan dalam akuisisi 51 persen saham BCA oleh Djarum Group